P
SPBE
Tentang
Dasar penyusunan SPBE dengan memperhatikan komparasi peraturan PermenPanRB Nomor 5 Tahun 2018 dengan PermenPanRB Nomor 59 Tahun 2020.
Kebijakan SPBE
Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.
Tata Kelola SPBE
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE.
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE.
Manajemen SPBE
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE.
Aspek 6 - Audit TIK.
Layanan SPBE
Aspek 7 - Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik.
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik.
Index SPBE
Kabupaten Pasuruan
3.88
Nilai SPBE Tahun 2024
Domain SPBE
5.0
Domain Kebijakan SPBE
3.5
Domain Tata Kelola SPBE
1.565
Domain Manajemen SPBE
4.353
Domain Layanan SPBE
Kegiatan SPBE
Memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Manajemen SPBE
Memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Pengetahuan
Beberapa pertanyaan yang sering diajukan.
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan:
Mengatur kerangka kerja untuk implementasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, termasuk kebijakan, tata kelola, pengelolaan dan pengembangan sistem, serta evaluasi dan pemantauan.
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pasuruan:
Memperbarui dan menyempurnakan kebijakan SPBE sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal. Mengatur struktur organisasi, pengembangan aplikasi dan infrastruktur, layanan publik berbasis elektronik, keamanan informasi, dan evaluasi berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
- Isi Utama: Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mendukung SPBE.
- PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, keamanan data, dan perlindungan privasi yang penting bagi pelaksanaan SPBE.
- Keamanan dan Privasi: Kebijakan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi
PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020
- Isi Utama: Aturan tentang evaluasi dan pemantauan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah.
- PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 mengatur tentang indikator-indikator penilaian dan mekanisme evaluasi SPBE untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan standar nasional.
- Indikator Penilaian: Kebijakan internal, tata kelola, manajemen, layanan, dan hasil implementasi SPBE.
Dasar Hukum SPBE
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
- Isi Utama: Penjelasan tentang peraturan yang mengatur kerangka kerja nasional SPBE.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menetapkan kebijakan umum, prinsip-prinsip dasar, dan kerangka kerja nasional untuk penerapan SPBE di seluruh instansi pemerintah.
- Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Isi Utama: Penjelasan tentang peraturan yang mengatur kerangka kerja nasional SPBE.
Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan SPBE sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
Layanan SPBE
Memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
-1721880237.png)
Berita Terbaru
Memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Baca Selengkapnya
Baca Selengkapnya
Baca Selengkapnya
